KPU Provinsi Kalimantan Utara kaltara DPT Jadi Fokus KPU Kaltara Berita  DPT

15 Nov 2017

DPT Jadi Fokus KPU Kaltara

Tahapan-tahapan untuk menuju pemilihan umum di Kaltara pada 2019 mendatang mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara. Salah satunya, terkait pembagian daerah pemilihan (Dapil) untuk para calon anggota legilatif.

Dikatakan Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, untuk Kaltara akan dibagi empat dapil. Yakni, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Bulungan-Tana Tidung. Untuk jumlah kursi, kata dia, mengikuti aturan yang tertulis dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana DPRD Kaltara mendapatkan jumlah kursi sebanyak 35 kursi, karena jumlah penduduk tidak sampai satu juta jiwa.

“Untuk kursi tiap dapil sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi,” tutur pria yang akrab disapa Surya ini, Senin (6/11).

Terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kaltara, Surya memastikan akan ada kenaikan dari pemilu sebelumnya. Namun, untuk angka pastinya dia belum bisa memastikan, karena untuk pendataannya masih cukup lama.

Peningkatan jumlah DPT, lanjutnya, dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk, terutama adanya pendatang yang menetap. Misal, penduduk yang datang dari program transmigrasi.

“Agak susah untuk memprediksi peningkatan jumlahnya. Tapi kami berharap untuk yang sudah memiliki dokumen kependudukan Kaltara dan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk aktif. Kalau pada pemilu sebelumnya data belum masuk, sekarang harus sudah mulai aktif,” ujarnya.

Terkait DPT ini, Surya mengaku hal itu menjadi perhatian penuh oleh KPU. Pasalnya, berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, DPT selalu menjadi permasalahan setiap pelaksanaan pemilu, baik tidak akurat atau lainnya. Untuk pemilu 2019, KPU membangun Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih).

“Lewat Sidalih ini kita bisa cek apakah sudah terdaftar atau belum sebagai DPT di pemilu terakhir. KPU membuat Sidalih dalam rangka akuntabilitas daftar pemilih,” paparnya.

Selain Sidalih, kata Surya, juga ada program daftar pemilih berkelanjutan, dimana proses identifikasi pemilih bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi dilakukan terus-menerus. Saat ini, tahapan pendaftaran pemilih belum dilakukan, namun masyarakat boleh mengecek apakah mereka terdaftar atau tidak.

“Kalau tidak, mereka bisa daftar ke KPU kabupaten/kota untuk dimasukkan sebagai potensi daftar pemilih pemilu 2019,” sarannya.

Pendatang juga menjadi salah satu perhatian KPU. Menurut Surya, orang yang pindah domisili diharapkan ikut berperan aktif agar bisa didata. Untuk pemilih yang datanya masih di daerah asal sementara sudah pindah ke Kaltara, yang bersangkutan harus lapor ke daerah asal untuk pindah memilih di mana dia tinggal. Dari daerah asal, nanti akan memberikan surat keterangan pindah memilih.

“Jadi, dari sini KPU yang akan mendistribusikan kemana dia memilih,” terangnya.

“Masyarakat yang kesulitan mendapatkan keterangan pindah memilih dari daerah asal bisa ke KPU setempat. Cukup lapor untuk dapat surat keterangan pindah memilih, tapi sebelumnya dicek dulu apakah terdaftar di daerah asalnya. Tapi ini ada batas waktunya, maksimal dua minggu sebelum pelaksanaan (pemilu),” jelasnya. (rus/fen)

Sumber : prokal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

159 views
X