KPU Provinsi Kalimantan Utara kpu-belum-larang-pasang-baliho KPU Belum Larang Pasang Baliho Berita

21 Nov 2017

KPU Belum Larang Pasang Baliho

Meski masa kampanye pemilihan wali kota Tarakan belum dimulai secara resmi, namun baliho serta spanduk yang memampang sejumlah figur yang akan maju menjadi bakal calon wali kota sangat banyak berseliweran.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, Teguh Dwi Subagyo menyatakan, jika mengacu peraturan KPU maka pemasangan baliho hanya dapat dikelola oleh KPU. “Tapi konteksnya adalah baliho untuk kampanye,” ungkap Teguh kepada Radar Tarakan.

Dijelaskan Teguh, pada saat penetapan pasangan calon yang dilaksanakan 12 Februari 2018 mendatang, maka KPU akan meminta pasangan calon untuk membuat desain spanduk dan baliho untuk kemudian dicetak.

Usai pencetakan, barulah KPU menyerahkan baliho tersebut kepada pasangan calon (paslon) ataupun tim sukses (timses) untuk melaksanakan pemasangan baliho.

Lantas di bagian mana paslon atau timses dapat memasang baliho? Dikatakan Teguh, baliho baru dapat dipasang di tempat yang sudah ditentukan KPU melalui hasil komunikasi KPU dengan pemkot.

“Di mana boleh dipasang? Yakni tempat yang diperbolehkan pemkot, setelah itu baru dapat kami SK-kan titik lokasinya,” jelasnya.

Jika sebelumnya pemasangan baliho hanya dilakukan oleh KPU, saat ini pemasangan dilakukan timses atau paslon yang akan bertarung di pilwali 2018 mendatang.

“Saat ini kami belum punya kewenangan untuk melarang mereka (masyarakat yang ingin memasang baliho), sebab yang boleh melarang itu adalah pemkot,” terangnya.

“Sekarang memang masih ranahnya pemkot,” sambungnya.

Untuk itu, karena KPU belum memberlakukan larangan pemasangan baliho, Teguh mengimbau kepada masyarakat yang ingin memasang baliho agar tetap mengikuti aturan yang ada. Memasang baliho di lokasi yang diperbolehkan.

“Kalau harus melalui proses perizinan, pemkot bisa saja mencabut itu tanpa menanyakannya ke KPU,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Masyarakat di Satuan Polisi dan Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan, Waridi mengatakan, jika ingin memasang baliho harus memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal (dulu KPPT).

“Saat menyampaikan pemasangan baliho, masyarakat harus detail menjelaskan ukuran baliho yang berapa, ingin letak baliho di mana, nanti akan segera ditangani. Jadi tidak bisa dipasang sembarangan,” bebernya.

Jika Satpol PP mendapatkan pemasangan baliho yang sembarangan, pihaknya akan segera berkoordinasi kepada pemilik baliho dan menanyakan apakah sudah mendapatkan izin pemasangan. Jika konfirmasi tidak diindahkan maka Satpol PP akan mengambil tindakan tegas yakni dengan melakukan penertiban baliho tanpa izin.

“Karena jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 13/2002, tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan kota,” pungkasnya.(*/yed/lim/ddq)

Sumber : prokal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

76 views
X