17 Sep 2019

Satu Tahun Menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2020, Mari Kita Bersiap-siap…!!!

oleh Teguh Dwi Subagyo*

Saat ini kita sudah memasuki medio bulan September 2019, artinya satu tahun lagi, kita warga negara di hampir seperdua wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Utara akan melaksanakan hajatan besar sebagai proses suksesi untuk melanjutkan roda pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang insyaAllah akan dilaksanakan melalui Pemilihan Serentak pada tanggal 23 September 2020. Secara keseluruhan di Indonesia, Pemilihan tahun 2020 akan diikuti oleh 270 daerah yang meliputi  9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Komisi Pemilihan Umum se-Kalimantan Utara akan mendapat tugas melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di empat Kabupaten, yakni Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan

Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 diatur di dalam ayat (6) Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-0undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020”.  Selanjutnya dalam ayat (7) pasal 201 undang-undang ini, ditegaskan juga bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”. Pada tahun 2024 untuk pertama kalinya di Indonesia akan benar-benar secara serentak melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada hari dan tanggal yang sama untuk seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, seperti halnya diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini berarti, bahwa setelah pemungutan suara serentak tahun 2020, baru akan dilaksanakan lagi pemungutan suara pada tahun 2024, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat (9) pasal 201: “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur dan menetapkan bahwa Pemungutan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Terkait dengan tahapan pencalonan, di dalam PKPU No. 15 Tahun 2019 diatur beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu:
A. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Tahapan ini meliputi:
1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada KPU Provinsi : Tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 3 Maret 2020.
Sesuai UU No. 10/2016 Pasal 41, ayat (1) huruf a, “provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan  2 juta jiwa, harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”. Berarti Provinsi Kaltara termasuk dalam kategori ini, karena jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 sebanyak 450.108 pemilih (di bawah 2 juta).

2. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten : Tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020.
Sesuai UU No. 10/2016 Pasal 41, ayat (2) huruf a, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”. Dengan demikian syarat dukungan yang diserahkan untuk 4 (empat) kabupaten se-provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang semuanya berada di bawah 250.000 jiwa, paling sedikit 10 % dari jumlah DPT Pemilu 2019 masing-masing kabupaten;

3. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran :
a. Syarat dukungan paslon Gubernur/Wakil Gubernur : 9 Desember 2019 s.d. 12 Maret 2020;
b. Syarat dukungan paslon Bupati/wakil Bupati : 11 Desember 2019 s.d. 14 Maret 2020

4. Penelitian adminstrasi :
a. Syarat dukungan paslon Gubernur/Wakil Gubernur : 13 Maret s.d. 9 April 2020
b. Syarat dukungan paslon Bupati/wakil Bupati : 15 Maret s.d. 11 April 2020

5. Penyerahan perbaikan syarat dukungan :
a. Paslon Gubernur/Wakil Gubernur : 24 s.d. 26 April 2020;
b. Paslon Bupati/Wakil Bupati : 27 s.d. 29 April 2020

6. Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran :
a. Syarat dukungan paslon Gubernur/Wakil Gubernur : 24 s.d. 30 April 2020;
b. Syarat dukungan paslon Bupati/Wakil Bupati : 27 April s.d. 3 Mei 2020

7. Penelitian adminstrasi perbaikan:
a. Syarat dukungan paslon gubernur/wakil Gubernur : 1 s.d. 14 Mei 2020;
b. Syarat dukungan paslon Bupati/wakil Bupati : 4 s.d. 17 Mei 2020

8. Penelitian Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS : 19 Mei s.d. 8 Juni 2020;
9. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan : 9 s.d. 11 Juni 2020;
10. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten : 12 s.d. 14 Juni 2020;
11. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi : 15 s.d. 17 Juni 2020.

B. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Pendaftaran pasangan calon dapat dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dengan dukungan minimal 20% kursi atau 25% suara sah, serta pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya memenuhi syarat minimal 10% dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 (untuk Provinsi/Kabupaten se- Kaltara), berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian faktual. Tahapan ini meliputi :

  1. Pendaftaran Pasangan Calon : Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020
  2. Penelitian Persyaratan Calon  : Tahapan ini meliputi penelitian syarat dukungan baik calon dari partai politik maupun perseorangan, pemeriksaan kesehatan, serta penelitian syarat calon termasuk perbaikannya dilakukan pada tanggal 16 Juni s.d. 7 Juli 2020.
  3. Penetapan Pasangan Calon : Dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020.

Pada pemilihan serentak sebelumnya sampai dengan tahun 2018, pasangan calon perseorangan masih diberi kesempatan menyampaikan kekurangan syarat dukungan pada masa perbaikan setelah pendaftaran pasangan calon. Namun pada pemilihan tahun 2020 ini, pasangan calon perseorangan hanya diberikan kesempatan melakukan perbaikan syarat dukungan pada masa penelitian administrasi. Jika berdasarkan hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran mencukupi, selanjutnya dilakukan dilakukan penelitian faktual. Poin ini harus betul-betul diperhatikan oleh siapa saja yang ingin mencalonkan diri dari jalur perseorangan, untuk betul-betul serius mencari dukungan yang riil, tidak sekedar memenuhi syarat jumlah secara administratif, namun dukungan tersebut memang nyata di lapangan, sehingga ketika dilakukan verifikasi faktual kepada orang-orang yang namanya tercantum di dalam daftar dukungan, mereka menyatakan dukungannnya dan ketika dilakukan rekapitulasi sampai tingkat Kabupaten untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan rekapitulasi tingkat Provinsi untuk pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur jumlahnya memenuhi persyaratan agar pasangan calon tersebut dapat melakukan pendaftaran calon pada tanggal 16-18 Juni 2020.

Beberapa Partai Politik yang ada di Kalimantan Utara, saat ini sudah mulai melakukan penjaringan pasangan calon. Mekanisme penjaringan oleh beberapa parpol tersebut memenuhi amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya pada pasal 29 ayat (1) : Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi : a.  anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c.  bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d.  bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Kesempatan yang cukup baik dalam 9 (sembilan) bulan ini bagi partai politik untuk mencari figure pasangan calon yang benar-benar memenuhi persyaratan kompetensi, integritas dan tentu elektabilitas.  Sementara bagi masyarakat pemilih, adalah kesempatan yang baik untuk ikut aktif dalam mengamati sepak terjang dan rekam jejak para tokoh yang ada di Kalimantan Utara untuk kemudian hasil pengamatannya tersebut dapat disalurkan atau disampaikan kepada partai politik atau perseorangan untuk mendukung pasangan calon calon tersebut. Dalam masa-masa penjaringan, biasanya ada lembaga independen maupun dari partai politik yang melakukan jajak pendapat kepada masyarakat untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas para bakal calon. Gunakan kesempatan ini, untuk menyampaikan informasi yang benar kepada lembaga tersebut, sehingga dapat membantu partai politik atau perseorangan untuk memilih pasangan calon yang terbaik sesuai kehendak masyarakat Kalimantan Utara.

Bagaimana dan apa yang sedang dilakukan Komisi Pemilihan Umum saat ini? Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan diantaranya adalah penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai dasar atau petunjuk pelaksanaan semua tahapan dalam pemilihan serentak tahun 2020. Peraturan KPU yang saat ini sudah diterbitkan adalah Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana yang sudah diuraikan pada paragraf pertengahan tulisan ini. Saat ini KPU sedang menggodok peraturan-peraturan yang lain sesuai tahapannya. Pada tanggal 21 s.d. 24 September KPU akan melakukan Rapat Konsolidasi Nasional yang agenda utamanya adalah evaluasi pemilihan umum 2019, evaluasi kesiapan dan launching tahapan  pemilihan tahun 2020. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten se-Kaltara saat ini sudah melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten masing-masing, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 10 tahun 2016 pasal  166 bahwa “ Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam waktu dekat ini (sebagian Kabupaten sudah melakukan) akan melakukan pembahasan bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten masing-masing sehingga tercapai kesepakatan jumlah anggaran yang memadai untuk terselenggaranya pemilihan di Kaltara tahun 2020 yang berkualitas yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Di dalam PKPU No. 15/2019, tahapan penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

Dua belas bulan menjelang pemilihan serentak tahun 2020, bukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri, karena begitu memasuki tahapan, waktu akan terasa cepat bergulir.  Kesiapan Partai Politik dan Perseorangan dalam menjaring kader-kader terbaiknya, dan  kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam menyiapkan segala perangkatnya  untuk menjadi penyelenggara pemilihan, yang ditunjang oleh dukungan Pemerintah Daerah yang benar-benar serius menyiapkan anggaran dan fasilitas yang memadai, serta peran serta secara aktif masyarakat pemilih dalam setiap tahapan, insyaAllah akan mengantarkan Provinsi kita tercinta ini untuk menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 yang berkualitas untuk terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik.
SEMOGA…  

*Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Kalimantan Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

11 views
X