KPU Provinsi Kalimantan Utara kmis Tarakan Berpeluang Tambah Kursi Berita

10 Nov 2017

Tarakan Berpeluang Tambah Kursi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara mulai melakukan tahapan-tahapan persiapan pilpres dan pileg yang akan digelar pada 2019. Daerah pemilihan (Dapil) menjadi salah satu perhatian.

Untuk Kaltara, nantinya akan ada empat dapil, yakni Tarakan, Nunukan, Malinau dan Bulungan-Tana Tidung. Namun, penetapan dapil tersebut baru akan dilakukan pada Maret hingga April 2018 mendatang.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan, ada beberapa perubahan terkait pemilu pada 2019 nanti sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk soal dapil Kaltara yang sudah berdiri sendiri, tidak lagi ikut Kaltim. Penetapan dapil di Kaltara juga sudah diatur dalam lampiran UU 7/2017 tersebut.

Mekanisme penetapan dapil, lanjutnya, sudah ada tahapan yang diatur oleh KPU Pusat sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017. Di antaranya menyesuaikan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU. “Setelah itu, diserahkan ke KPU daerah untuk diusulkan dapil. Nanti kami juga akan mempresentasikan (dapil, Red) ke KPU,” tuturnya, Kamis (9/11).

Surya menambahkan, untuk Kaltara jumlah kursi di DPRD masih tetap di angka 35. Begitu juga untuk jumlah kursi di tingkat kabupaten yang masih tetap. Namun, untuk kursi di DPRD Tarakan kemungkinan bakal mengalami tambahan.

“Tarakan ada kemungkinan bertambah dari 25 kursi menjadi 30 kursi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk,” terangnya.

Berdasarkan Pasal 191 UU 7/2017, disebutkan alokasi kursi untuk kabupaten/kota minimal 20 kursi dan terbanyak 55 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 200-300 ribu mendapatkan alokasi 30 kursi. Dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 244 ribu, Tarakan kemungkinan besar mendapatkan tambahan alokasi 5 kursi.

Selain itu, sesuai UU 7/2017 juga diatur jumlah anggota KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk provinsi, jumlah anggota KPU dan Bawaslu lima orang. Sementara, untuk kabupaten/kota berjumlah tiga orang, kecuali Malinau yang lima orang.

“Ada pertimbangan sendiri dari KPU kenapa Malinau anggota Bawaslu dan KPU lima orang. Salah satunya terkait geografis dan luas wilayah,” jelasnya. (rus/fen)

Sumber : prokal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

71 views
X