KPU Provinsi Kalimantan Utara IMG_7918 Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik Mutlak Harus Hadir Berita  verifikasi

19 Des 2017

Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik Mutlak Harus Hadir

Tanjung Selor, kaltara.kpu.go.id – Menjelang tahapan verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019 tingkat provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat provinsi, Rabu (13/12) di Grand Pangeran Khar Hotel, Tanjung Selor.

KPU Provinsi Kalimantan Utara IMG_7879-300x200 Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik Mutlak Harus Hadir Berita  verifikasi
Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

Rakor yang menghadirkan pengurus maupun tim penghubung (liasion officer) parpol calon peserta pemilu 2019, baik 14 parpol yang lengkap pendaftaran maupun 9 parpol pasca putusan Bawaslu, diberikan penjelasan tentang ketentuan verifikasi faktual kepengurusan parpol tingkat provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Anggota KPU Kalimantan Utara divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Chairullizza, memaparkan secara detail tahapan verifikasi faktual kepengurusan parpol tingkat provinsi. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat provinsi akan dimulai dari tanggal 15 – 21 Desember 2017.

“Sementara untuk 9 parpol pasca putusan Bawaslu, akan dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Desember 2017,” tambah Chairullizza.

KPU Provinsi Kalimantan Utara IMG_7918-300x200 Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik Mutlak Harus Hadir Berita  verifikasi
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Chairullizza memaparkan Keputusan KPU tentang Pedoman Verifikasi Faktual

KPU Provinsi Kalimantan Utara, dijelaskan oleh Chairullizza, akan memverifikasi terhadap 3 obyek. Pertama, mengecek kebenaran nama kepengurusan inti yakni ketua, sekretaris dan bendahara parpol tingkat provinsi dengan nama yang ada di keputusan kepengurusan tingkat provinsi.

“Ketua, Sekretaris, dan Bendahara mutlak harus hadir di kantor parpol dan tidak dapat diwakilkan,” tandasnya.

Selain itu, akan memeriksa kesesuaian nama yang tercantum dalam surat keputusan kepengurusan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat masing-masing parpol dengan kartu tanda anggota dan KTP elektronik. “Apabila nama pengurus pada SK pengurus berbeda antara Kartu Tanda Anggota dan KTP elektronik, maka nama yang tercantum pada KTP elektronik/Surat Keterangan menjadi dasar pembuktian,” ungkapnya lagi.

Kedua adalah keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi, dan yang ketiga mencocokan surat pernyataan pimpinan partai tingkat provinsi tentang keterangan domisili dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat atau Lurah.

Rapat koordinasi kali ini dibuka oleh Busra, anggota/Divisi Perencanaan dan Data yang diberikan mandat menggantikan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berhalangan hadir karena sakit. Sementara Winarno berperan sebagai moderator dalam sesi diskusi.

Sebelum menutup kegiatan rakor tersebut, Winarno, yang juga memangku Divisi Teknis, mengharapkan kepada para penghubung parpol, agar sarana komunikasi tetap aktif. “Sehingga KPU provinsi saat akan memverifikasi dan membutuhkan lokasi/alamat kantor (parpol), bisa mudah kami hubungi dan dipandu oleh teman-teman LO,” kata Winarno. (teks/HIS, foto/dok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

433 views
X