Berita Terkini

Tanjung Selor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Level-1 yang dilaksanakan secara daring pada Selasa, 10 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 13 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kalimantan Utara sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan peningkatan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung profesionalisme aparatur KPU, khususnya dalam memahami regulasi, mekanisme, serta prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui uji kompetensi PBJ Level-1 ini, diharapkan para CPNS KPU Kalimantan Utara memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara efektif dan efisien. KPU Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tanjung Selor — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara pada 8–9 Januari 2025. Kegiatan ini digelar di dua lokasi, yakni Pulau Sebatik pada 8 Januari 2025 dan Kota Tarakan pada 9 Januari 2025, dengan menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, M.A., sebagai narasumber utama. Agenda sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya KPU RI untuk memperkuat pengetahuan dan literasi kepemiluan di tengah masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang terus dilakukan sepanjang tahun. Kehadiran anggota Komisi II DPR RI memberikan perspektif strategis mengenai arah kebijakan nasional di bidang kepemiluan, termasuk kesiapan menuju Pemilu Serentak 2029. Dalam penyampaiannya, Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus menekankan pentingnya membangun karakter pemilih yang cerdas, sadar, dan berintegritas. Menurutnya, tantangan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika sosial politik, serta kebutuhan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. KPU juga menegaskan bahwa kegiatan pendidikan pemilih seperti ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkualitas. Tidak hanya sebatas hadir di TPS, tetapi juga memahami proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya menolak politik uang dan informasi yang menyesatkan. Melalui rangkaian kegiatan yang digelar di Pulau Sebatik dan Kota Tarakan ini, KPU berharap masyarakat Kaltara dapat semakin aktif berpartisipasi, kritis terhadap informasi kepemiluan, serta menjadi bagian dari terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah awal dalam rangkaian program sosialisasi kepemiluan yang akan terus diperkuat menuju Pemilu 2029.

TANJUNG SELOR — KPU Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Gedung BKPSDM Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur stakeholder, antara lain Bawaslu Kabupaten Bulungan, Pemerintah Daerah Bulungan, Disdukcapil, BPS, Dandim 0903, Polresta Bulungan, Kesbangpol, serta perwakilan Kecamatan Tanjung Selor. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga akurasi data pemilih. KPU Kaltara diwakili oleh Anggota KPU Agung Firmansyah, Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Parmas & SDM Jaya Kurniawan, serta Kasubag Rendatin Andi Irwan. Melalui pleno ini, KPU menegaskan komitmen untuk terus mendorong integritas dan kualitas data pemilih sebagai fondasi penting penyelenggaraan pemilu yang kredibel. KPU Provinsi Kalimantan Utara berharap melalui pleno ini, sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga kualitas data pemilih di Kalimantan Utara semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pleno ditutup dengan penyampaian hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV serta penegasan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan dan keakuratan data pemilih di wilayah Kalimantan Utara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (KPU Kaltara) bersama KPU Kabupaten Bulungan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54 pada Jumat, 29 November 2025 di halaman GOR Dome Center. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti seluruh pegawai KPU yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia.   Tahun ini HUT KORPRI mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju.” Amanat upacara menegaskan komitmen ASN untuk terus menjaga persatuan, netralitas, integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Selain itu, disampaikan pula dorongan agar ASN menjadi motor transformasi digital birokrasi, bekerja adaptif, efisien, dan inovatif demi mempercepat layanan kepada masyarakat.   Melalui peringatan ini, KPU Kaltara dan KPU Kabupaten Bulungan menegaskan komitmen untuk terus memberikan layanan kepemiluan yang berintegritas, transparan, dan profesional, serta menjalankan nilai-nilai KORPRI dalam setiap pelaksanaan tugas.   Upacara ditutup dengan doa dan harapan agar semangat pengabdian anggota KORPRI terus menguat sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Maju Korpri Setia Hingga Akhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara telah melaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran penyelenggaraan Pilkada di wilayah Kalimantan Utara. Pelaksanaan Exit Meeting tersebut menandai tahap akhir proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam kesempatan ini, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan, catatan, serta rekomendasi kepada KPU Kalimantan Utara sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola anggaran ke depan. Seluruh temuan tersebut diterima dengan komitmen tinggi oleh KPU untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pendampingan yang diberikan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Utara. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran Pilkada digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kalimantan Utara menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi pedoman penting dalam memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di seluruh daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel, diharapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kalimantan Utara dapat berlangsung secara berintegritas, transparan, dan terpercaya, sehingga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara bersama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka memperbarui data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU untuk menjaga akurasi dan validitas data pemilih di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Melalui rapat pleno terbuka ini, KPU memastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara transparan dan dapat dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi terkait, partai politik, serta masyarakat. Data pemilih yang mutakhir menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang inklusif, akurat, dan berintegritas. Kegiatan pembaruan data pemilih berkelanjutan juga menjadi wujud komitmen KPU dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap dinamika kependudukan, seperti pemilih baru yang genap berusia 17 tahun, pemilih yang berpindah domisili, maupun yang sudah tidak memenuhi syarat. Dengan adanya pemutakhiran secara berkala dan terbuka, KPU Kalimantan Utara berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan data dirinya terdaftar dengan benar, sehingga proses demokrasi di Kalimantan Utara dapat berlangsung lebih partisipatif dan terpercaya.